JAKARTA – Hujan yang mengguyur wilayah Ibu Kota pada Sabtu (7/11) menimbulkan kekhawatiran terkait antisipasi penanganan musim hujan yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta sepanjang tahun ini.

Selain pohon tumbang, hujan yang turun sekitar satu jam itu membuat sejumlah jalan tergenang. Berdasarkan hasil evaluasi Dinas PU Tata Air DKI Jakarta, sedikitnya ada 17 titik genangan, seperti di Jalan Sudirman, Dukuh Atas, Tanah Abang, Palmerah, dan sebagainya. Kondisi tersebut tentu mengkhawatirkan karena saat musimnya, hujan bakal turun secara intens dengan cakupan luas. Sebelumnya Pemprov DKI Jakarta menyatakan siap menghadapi musim hujan lantaran sudah melakukan pengerukan dan perbaikan pompa.

Anggota DPRD DKI Jakarta Muhammad Sanusi mengungkapkan, dirinya lelah mendengarkan keluhan warga perihal genangan di jalan setiap kali musim hujan datang. Pihaknya belum lama ini telah memanggil Dinas PU Tata Air DKI Jakarta perihal antisipasi genangan dan banjir yang dilakukan sepanjang tahun ini. Ironisnya, Dinas PU Tata Air tidak mengetahui berapa jumlah pompa, genset, dan alat antisipasi banjir.

Pria yang sudah dua periode menjabat sebagai wakil rakyat itu menuturkan, Dinas PU Tata Air seharusnya sudah mengantongi titik mana saja yang rawan genangan dan sejauh mana penanganan banjir yang telah dilakukan. ”Kami ingin tahu berapa pompa yang berfungsi dan berapa yang rusak. Kalau berfungsi, apakah sudah ada gensetnya. Kalau sudah ada, apakah orangnya sudah siap, mereka tidak bisa menjawab. Pertanyaan itu kami lakukan agar pemprov tidak menyalahkan orang lain seperti musim hujan tahun lalu,” tegas Ketua Komisi D yang membidangi pembangunan ini.

Keberadaan dan kesiapan pompa, lanjut Sanusi, merupakan penanganan utama dalam waktu dekat mengingat kondisi geografis Jakarta yang berada di dataran rendah. Terlebih, kondisi saluran tersier tidak mampu lagi menampung air. Seperti misalnya yang terjadi di Dukuh Atas. Seharusnya apabila ada pompa di sana dan kondisinya baik, air yang ada di jalan bisa dibuang ke belakang jalan mengingat berbatasan langsung dengan kali.

”Kami melihat ketidaksiapan Pemprov DKI dan tidak fokusnya gubernurdalammenanganibanjir. Kami harap gubernur tidak lagi menyalahkan PLN,” ujarnya. Politikus Partai Gerindra ini menilai, terlalu cepatnya perombakan pejabat, khususnya di Dinas PU Tata Air, menjadi kendala dalam penanganan banjir. Perombakan pejabat pun tidak melalui sistem manajemen yang baik.

”Harus ada jenjang karier yang benar, fit and proper test dikedepankan. Jangan main ganti tanpa jenjang karier. Kalau begini, kasihan masyarakat,” ujarnya. Pengamat Perkotaan Universitas Trisakti Nirwono Joga mengakui, cepatnya perombakan pejabat menjadi salah satu penyebab ketidaksiapan penanganan banjir. Siapa pun pejabatnya, tidak akan mampu menyelesaikan pekerjaan dengan baik dalam waktu singkat dan dalam situasi serba tidak pasti lantaran bisa dicopot setiap saat.

”Pak Gubernur harus rendah hati mengakui bahwa memang masih banyak PR (pekerjaan rumah) dalam mengatasi banjir yang belum dapat dituntaskan. Pak Gubernur juga harus berjanji akan bekerja lebih keras lagi dalam dua tahun sisa kepemimpinannya dan mohon dukungan warga Jakarta. Jadi lebih elegan, tidak perlu marahmarah dan mencari kesalahan pihak luar,” jelasnya.

Berdasarkan pengamatannya, penyebab genangan pada Sabtu (7/11) akibat saluran air tidak berjalan dengan baik. Jika ingin bebas genangan, Jakarta harus melakukan perbaikan saluran air yang saat ini baru sekitar 33% yang berfungsi baik. Sebagian besar saluran air tersumbat sampah, limbah, lumpur, tertutup bangunan, terputus, dan tidak terhubung dengan baik antara saluran mikro dan makro. ”Sepanjang tahun ini Dinas PU Tata Air baru bisa memperbaiki, mengeruk, dan menata saluran sekitar 30% saluran air. Itu pun yang berada di pusatpusat kota, belum semuanya karena banyak kendala seperti lelang yang gagal dan batal,” ungkapnya.

Kepala Dinas PU Tata Air DKI Jakarta Tri Djoko Margiyanto menampik jika dikatakan pihaknya tidak siap menghadapi banjir dan genangan. Sejauh ini pihaknya sudah melakukan pengerukan sejumlah sungai. Termasuk perbaikan pompa dan pembangunan fisik yang apabila dilakukan pembayaran s u d a h terserap sekitar 20% dari anggaran tahun ini yaitu Rp3,2 triliun.

”Perusahaan swasta itu kan sudah ada di LKPP, jadi sudah ada kontrak pengerjaan. Nah, nanti apabila proses administrasinya sudah selesai, kami akan lakukan pembayaran,” ungkapnya. Terkait genangan pada Sabtu (7/11), lanjut Tri, hal itu merupakan evaluasi pertama yang akan dilakukan untuk menyambut musim hujan tahun ini.

Menurutnya, genangan muncul akibat dari buruknya saluran mikro. ”Kami sudah cek, kali dan waduk kering. Masalah ada di saluran mikro. Pak Gubernur langsung memerintahkan kepada wali kota masing-masing wilayah menggerakkan tenaga PPSU untuk membongkar seluruh saluran mikro,” ujarnya.

Sumber: Koran Sindo