RMOL. Memasuki musim hujan, warga mulai khawatir dengan ancaman banjir. Apalagi Pemprov DKI Jakarta dinilai kurang serius menangani masalah banjir yang rutin datang setip tahunnya.

Salah satu lokasi rawan banjir yang belum memperoleh penanganan serius dari Pemprov DKI yakni di Kelurahan Kota Bambu Utara, Palmerah, Jakarta Barat.

“Untuk menangani banjir secara menyeluruh diperlukan rekayasa engineering,” kata Mohamad Sanusi, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, saat menghadiri kegiatan Dialog dan Silaturahmi Warga Kecamatan Palmerah yang digagas Gerakan Masyarakat Bersatu (Gemas) di Jalan Kota Bambu Utara VI RT 10/04, Kelurahan Kota Bambu Utara, Palmerah, Jakarta Barat, Minggu (20/12).

Dalam dialog dan silaturahmi yang dihadiri sekitar 100 pengurus RT/RW serta tokoh masyarakat setempat, Sanusi mengimbau, agar intensif melakukan mitigasi bencana. Hal ini untuk menekan kerugian materi maupun jiwa.

“Sebenarnya banjir di DKI bisa diselesaikan secara berkala dengan menginventarisir titik-titik genangan dan memperbanyak banyak pompa di setiap titik genangan,” papar Sanusi.

Sanusi melanjutkan, Pemprov DKI juga harus membuat bendungan di 13 titik hulu sungai yang mengalir di Jakarta.

Keluhan warga lain yang muncul dalam dialog tersebut adalah penanganan lumpur hasil pengerukan saluran air oleh petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) yang ditaruh sembarangan. Akibatnya warga terganggu karena lumpur yang berbau.

“Harusnya ada koordinasi dengan Dinas Tata Air dan kelurahan untuk menyediakan lokasi pembuangan sementara yang tidak mengganggu warga,” pungkas Sanusi.[dka]